Biografi Kyai Haji Abdurrahman
Wahid (Gud Dur)
Biografi Kyai Haji Abdurrahman Wahid
(Gud Dur). Mantan
Presiden Keempat Indonesia ini lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940
dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Guru bangsa, reformis, cendekiawan,
pemikir, dan pemimpin politik ini menggantikan BJ Habibie sebagai Presiden RI
setelah dipilih MPR hasil Pemilu 1999. Dia menjabat Presiden RI dari 20 Oktober
1999 hingga Sidang Istimewa MPR 2001. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil
atau "Sang Penakluk", dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus
Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak
kiai.
Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara, dari keluarga yang sangat
terhormat dalam komunitas muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya, KH. Hasyim
Asyari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, KH
Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren. Ayah Gus Dur, KH Wahid Hasyim,
terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama pada 1949. Ibunya,
Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Setelah
deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang
dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda.
Akhir 1949, dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya ditunjuk sebagai Menteri
Agama. Dia belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman
Perwari.
Gus Dur juga diajarkan membaca buku non Islam, majalah, dan koran oleh ayahnya
untuk memperluas pengetahuannya. Pada April 1953, ayahnya meninggal dunia
akibat kecelakaan mobil. Pendidikannya berlanjut pada 1954 di Sekolah Menengah
Pertama dan tidak naik kelas, tetapi bukan karena persoalan intelektual. Ibunya
lalu mengirimnya ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan. Pada 1957, setelah
lulus SMP, dia pindah ke Magelang untuk belajar di Pesantren Tegalrejo. Ia
mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan
pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun).
Pada 1959, Gus Dur pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang dan mendapatkan
pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Gus Dur juga menjadi
wartawan Horizon dan Majalah Budaya Jaya. Pada 1963, Wahid menerima beasiswa
dari Departemen Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir,
namun tidak menyelesaikannya karena kekritisan pikirannya. Gus Dur lalu belajar
di Universitas Baghdad. Meskipun awalnya lalai, Gus Dur bisa menyelesaikan
pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970.
Dia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya, guna belajar di
Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui
di sini. Gus Dur lalu pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia
pada 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Lembaga Penelitian,
Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), organisasi yg terdiri
dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat.
LP3ES mendirikan majalah Prisma di mana Gus Dur menjadi salah satu kontributor
utamanya dan sering berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Saat
inilah dia memprihatinkan kondisi pesantren karena nilai-nilai tradisional
pesantren semakin luntur akibat perubahan dan kemiskinan pesantren yang ia
lihat. Dia kemudian batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan
pesantren. Abdurrahman Wahid meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis
untuk Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima baik dan mulai mengembangkan
reputasi sebagai komentator sosial.
Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah
dan seminar, sehingga dia harus pulang-pergi Jakarta dan Jombang. Pada 1974,
Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren
Tambakberas. Satu tahun kemudian, Gus Dur menambah pekerjaannya dengan menjadi
Guru Kitab Al Hikam. Pada 1977, dia bergabung di Universitas Hasyim Asyari
sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam, dengan mengajar subyek
tambahan seperti pedagogi, syariat Islam dan misiologi. Ia lalu diminta
berperan aktif menjalankan NU dan ditolaknya. Namun, Gus Dur akhirnya menerima
setelah kakeknya, Bisri Syansuri, membujuknya. Karena mengambil pekerjaan ini,
Gus Dur juga memilih pindah dari Jombang ke Jakarta.
Abdurrahman Wahid mendapat pengalaman politik pertamanya pada pemilihan umum
legislatif 1982, saat berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
gabungan empat partai Islam termasuk NU.

Reformasi NU
NU membentuk Tim Tujuh (termasuk Gus Dur) untuk mengerjakan isu reformasi dan
membantu menghidupkan kembali NU. Pada 2 Mei 1982, para pejabat tinggi NU
bertemu dengan Ketua NU Idham Chalid dan memintanya mengundurkan diri. Namun,
pada 6 Mei 1982, Gus Dur menyebut pilihan Idham untuk mundur tidak
konstitusionil. Gus Dur mengimbau Idham tidak mundur. Pada 1983, Soeharto
dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan keempat oleh MPR dan mulai
mengambil langkah menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dari Juni 1983
hingga Oktober 1983, Gus Dur menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk
menyiapkan respon NU terhadap isu ini.
Gus Dur lalu menyimpulkan NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara.
Untuk lebih menghidupkan kembali NU, dia mengundurkan diri dari PPP dan partai
politik agar NU fokus pada masalah sosial. Pada Musyawarah Nasional NU 1984,
Gus Dur dinominasikan sebagai ketua PBNU dan dia menerimanya dengan syarat
mendapat wewenang penuh untuk memilih pengurus yang akan bekerja di bawahnya.
Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Suharto. Penerimaan Wahid terhadap
Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya menjadikannya disukai pemerintah.
Pada 1987, dia mempertahankan dukungan kepada rezim tersebut dengan mengkritik
PPP dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar. Ia
menjadi anggota MPR dari Golkar. Meskipun disukai rezim, Gus Dur acap
mengkritik pemerintah, diantaranya proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai Bank
Dunia. Ini merenggangkan hubungannya dengan pemerintah dan Suharto.
Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus mereformasi sistem pendidikan
pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga
menandingi sekolah sekular. Gus Dur terpilih kembali untuk masa jabatan kedua
Ketua PBNU pada Musyawarah Nasional 1989. Saat itu, Soeharto, yang terlibat
dalam pertempuran politik dengan ABRI, berusaha menarik simpati Muslim.
Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk untuk
menarik hati intelektual muslim di bawah dukungan Soeharto dan diketuai BJ
Habibie. Pada 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung, tapi
ditolaknya karena dianggap sektarian dan hanya membuat Soeharto kian kuat.
Bahkan pada 1991, Gus Dur melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi,
organisasi terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan
sosial. Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk
merayakan ulang tahun NU ke-66 dan merencanakan acara itu dihadiri paling
sedikit satu juta anggota NU.
Soeharto menghalangi acara tersebut dengan memerintahkan polisi mengusir bus
berisi anggota NU begitu tiba di Jakarta. Gus Dur mengirim surat protes kepada
Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang
terbuka, adil dan toleran. Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur
menominasikan diri untuk masa jabatan ketiga. Kali ini Soeharto menentangnya.
Para pendukung Soeharto, seperti Habibie dan Harmoko, berkampanye melawan
terpilihnya kembali Gus Dur.
Ketika musyawarah
nasional diadakan, tempat pemilihan
dijaga ketat ABRI, selain usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya.
Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU priode berikutnya. Selama masa
ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai
Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang popularitasnya tinggi berencana tetap
menekan Soeharto. Gus Dur menasehati Megawati untuk berhati-hati, tapi Megawati
mengacuhkannya sampai dia harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markasnya
diambilalih pendukung Ketua PDI dukungan pemerintah, Soerjadi.
Pada November 1996, Gus Dur dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak
pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU. Desember tahun itu juga dia bertemu
dengan Amien Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan
pemerintah. Juli 1997 merupakan awal krisis moneter dimana Soeharto mulai
kehilangan kendali atas situasi itu. Gus Dur didorong melakukan gerakan
reformasi dengan Megawati dan Amien, namun terkena stroke pada Januari 1998.
Pada 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama delapan pemimpin komunitas Muslim, dipanggil
Soeharto yang memberikan konsep Komite Reformasi usulannya. Gus Dur dan delapan
orang itu menolak bergabung dengan Komite Reformasi.
Amien, yang merupakan oposisi Soeharto paling kritis saat itu, tidak menyukai
pandangan moderat Gus Dur terhadap Soeharto. Namun, Soeharto kemudian mundur
pada 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan
Soeharto. Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah lahirnya partai politik
baru, dan pada Juni 1998, komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik
baru. Baru pada Juli 1998 Gus Dur menanggapi ide itu karena mendirikan partai
politik adalah satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum.
Partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada 7 Februari 1999, PKB
resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat presidennya.

Pemilu April 1999, PKB memenangkan 12% suara dengan PDIP memenangkan 33% suara.
Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali mulai memilih presiden baru. Abdurrahman
Wahid terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan
Megawati hanya 313 suara. Semasa pemerintahannya, Gus Dur membubarkan
Departemen Penerangan dan Departemen Sosial serta menjadi pemimpin pertama yang
memberikan Aceh referendum untuk menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan
seperti di Timor Timur. Pada 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Jayapura dan
berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama
Papua.
Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai bernegosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan
GAM. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang
Marxisme-Leninisme dicabut. Ia juga berusaha membuka hubungan diplomatik dengan
Israel, sementara dia juga menjadi tokoh pertama yang mereformasi militer dan
mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik. Muncul dua skandal pada tahun
2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate, yang kemudian menjatuhkannya.
Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi
hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan
huruf Tionghoa. Pada 23 Juli 2001, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan
menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri. Pada Pemilu April 2004, PKB
memperoleh 10.6% suara dan memilih Wahid sebagai calon presiden. Namun, Gus Dur
gagal melewati pemeriksaan medis dan KPU menolak memasukannya sebagai kandidat.
Gus Dur lalu mendukung Solahuddin yang merupakan pasangan Wiranto. Pada 5 Juli
2004, Wiranto dan Solahuddin kalah dalam pemilu. Di Pilpres putaran dua antara
pasangan Yudhoyono-Kalla dengan Megawati-Muzadi, Gus Dur golput.
Agustus 2005, Gus Dur, dalam Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu bersama Try
Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan Megawati mengkritik kebijakan pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono, terutama dalam soal pencabutan subsidi BBM.
Kehidupan pribadi
Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat orang anak: Alissa
Qotrunnada, Zanubba Ariffah Chafsoh (Yenny), Anita Hayatunnufus, dan Inayah
Wulandari. Yenny aktif berpolitik di PKB dan saat ini adalah Direktur The Wahid
Institute.
Gus Dur wafat, hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkosumo,
Jakarta, pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit, diantarnya jantung
dan gangguan ginjal yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat dia harus
menjalani cuci darah rutin. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat
dirawat di Surabaya usai mengadakan perjalanan di Jawa Timur.
Penghargaan Gusdur
Pada 1993, Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, penghargaan cukup prestisius
untuk kategori kepemimpinan sosial. Dia ditahbiskan sebagai "Bapak
Tionghoa" oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie,
Gang Lombok, pada 10 Maret 2004. Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arivia dan Gus Dur
mendapatkan Tasrif Award-AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006. Gus Dur dan
Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan
kebebasan berekpresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di
Indonesia.
Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiethemthal Center, sebuah yayasan yang
bergerak di bidang penegakan HAM karena dianggap sebagai salah satu tokoh yang
peduli persoalan HAM. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor
di Los Angeles karena Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas.
Dia juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple dan namanya diabadikan
sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study.
Gus Dur memperoleh banyak gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari
berbagai lebaga pendidikan, yaitu:
- Doktor Kehormatan bidang
Kemanusiaan dari Netanya University, Israel (2003)
- Doktor Kehormatan bidang Hukum
dari Konkuk University, Seoul, Korea Selatan (2003)
- Doktor Kehormatan dari Sun Moon
University, Seoul, Korea Selatan (2003)
- Doktor Kehormatan dari Soka
Gakkai University, Tokyo, Jepang (2002)
- Doktor Kehormatan bidang
Filsafat Hukum dari Thammasat University, Bangkok, Thailand (2000)
- Doktor Kehormatan dari Asian
Institute of Technology, Bangkok, Thailand (2000)
- Doktor Kehormatan bidang Ilmu
Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari
Pantheon Sorborne University, Paris, Perancis (2000)
- Doktor Kehormatan dari
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (2000)
- Doktor Kehormatan dari Twente
University, Belanda (2000)
- Doktor Kehormatan dari
Jawaharlal Nehru University, India (2000)